Blogroll

Rabu, 04 Juli 2012

Hukum taklifi


BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
1.      Pengertian Hukum
Berbicara mengenai taklifi dan wad’I  berarti membicarakan tentang hukum syar’i. karena keduaya adalah bagian dari hukum. Beberapa pengertian hukum sebagai berikut.
“Pengertian hukum menurut ushul fiqih adalah Titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun wadh’i “.
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا
Mayoritas ulama ushul mendefinisikan hukum sebagai berikut:
“kalam Allah yang menyangkut  perbuatan orang dewasa dan berakal ,sehat baik bersifat imperatif, fakultatif atau menepatkan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang.”[1]
Yang dimaksud khitab Allah dalam definisi di atas tersebut adalah semua bentuk dalil,  baik Al-Qur’an As-sunah maupun yang lainya, seperti Ali hasaballah dan Abdul Wahab Khalaf bependapat bahwa yang dimaksud dengan dalil hanyalah Al-Qur’an dan As-sunah. Adapun ijma’ dan qiyas hanyalah sebagai metode menyikapkan hukum dari Al-Qur’an dan As-Sunah tersebut.[2] Dengan demikian, sesuatu yang di sandarkan pada kedua dalil tersebut tidak semestinya di sebut sebagai sumber hukum .
Yang dimaksud dengan yang menyangkut perbuatan mukallaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat,  meliputi perbuatan hati,seperti niat dan perbuatan ucapan,seperti gibah (mengunjing) dan namimah (mengadu domba).Yang dimaksud dengan imperative (iqtidha) adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu, yakni memerintah atau tuntutan untuk meninggalkannya yakni melarang, baik tuntutan itu bersifat memaksa atau pun tidak.sedangkan yang dimaksud dengan tahyir (fakultatif) adalah kebolehan memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkanya dengan posisi yang sama.
BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pembagian Hukum
Bertitik tolak pada definisi hokum diatas, maka hukum menurut ulama ushul di  terbagi  dalam dua bagian , yaitu hokum taklifi dan hukum wadh’I,
1.      Hukum taklifi
Hukum taklifi adalah khithab syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk ditinggalkannya atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkannya. Hukum taklifi ada lima macam, yaitu :
a.      Pengrtian Hukum Taklifi
Hukum taklifi menurut pengertian kebahasaan adalah hukum pemberian beban.[3] Hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk meninggalkan sesuatu untuk memilih antara berbuat dan meninggalkan. Contohnya pada QS An-nur : 56.
واقيمواالصلا ة واتواالزكوة واطيواالرسول لعلكم تر حمون
“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah rosul, supaya kamu diberi rahmat.“ (QS. An-nur : 56)
b.      Bentuk-bentuk hukum Taklifi
Terdapat dua golongan ulama dalam menjelaskan tentang bentuk-bentu hokum taklifi: pertama, bentuk-bentuk hukum taklifi menuntut jumhur  ulama ushul fikih/ Mutakallimin.menurut mereka bentuk-bentuk hukum tersebut ada lima macam yaitu  ijab, nabd, ibahah, karahah, dan tahrim. Kedua, bentuk-bentuk taklifi, seperti iftirad, ijab, nabd, ibahah, karahah tanzihiliyah, karahah tahrimiyyah, dan tahrim.
Bentuk pertama :
Ø  Ijab : Yaitu tuntutan Syar’I yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh di tinggalkan. Orang yang meninggalkanya dikenai sangsi. Misalnya dalam surat An-nur :56.
واقيمواالصلا ة واتواالزكوة......
            “dan dirikanlan shalat dan tunaikan zakat…’’ (Qs. An-Nur : 56 )
Wajib / ijab ada dua yaitu wajib muaqqat dan wajib muthlaq.[4] Wajib muakkaq adalah sesuatu yang dituntut oleh syari’ untuk dikerjakan dengan pasti pada waktu tertentu seperti shalat lima waktu. Wajib muthlaq adalah sesuatu ang dituntut oleh syari’ untuk mengerjakannya dengan pasti dan tidak menentukan waktu untuk melaksanakannya, seperti kaffarat bagi pelanggar sumpah. Kafarat tersebut tidak dibatasi pada waktu tertentu.
Ø  Nabd : Yaitu tuntutan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran , sehinga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkanya. Misalnya, dalam surat Al-Baqarah : 282, Allah SWT. berfirman:
ياايها الذ ين امنواذاتداينتم بدين الى اجل مسمى فا كتبوه......
“hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskanya…” (QS. Al-Baqarah : 282)
Ø  Ibahah : Yaitu khitab Allah yang bersifat fakulatif, mengandung pilihan antara berbuat dan tidak berbuat secara sama. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Maidah : 2
واذاحللتم فاصطا دوا.......
“Apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu.”  (QS. Al-Maidah : 2 )
Ø  Karahah / muharram : Yaitu tuntutan utuk meninggalkan sesuatu perbuatan.tetapi tuntutan itu di ungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Misalnya hadist Nabi Muhamad SAW :
ابغض الحلا ل عند الله الطلاق
“perbuatan halal yang paling di benci Allah adalah talak” (H.R.Abu daud, ibn Majah, Al-Baihaqi dan hakim)
Muharram ada dua macam, muharram ashlah li dzatih dan muharram li ‘aridh.[5]Ashlah li dzatih yang diharamkan secara asli menurut zatnya, seperti zina, pencurian, shalat tanpa bersuci. Sedangkan li ‘aridh dikarenakan suatu hal yang baru masudnya perbuatan yang hukum syar’inya pada mulanya wujud, nadb atau ibahah akan tetapi karena suatu hal yang baru menyertainya sehingga menjadi haram, seperti mengerjakan shalat mengenakanpakaian yang dighashab, menjua sesuatu yang yang mengandung penipuan.
Ø  Tahrim : Yaitu tuntutan untuk tida mengerjakan sesuatu perbuatan denag tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut hurmah dan perbuatan yang dituntut itu disebut haram Misalnya, firman Allah dalam surat Al-an’am : 151
ولا تقتلواالنفس التى حرم الله.........
“dan janganlah kamu membunuh jiwa yag telah diharamkan Allah…”(QS. Al-An’am : 151 )
Kedua, bentuk-bentuk hukum taklifi menurut Ulama’ Hanafiyyah :
Ø  Iftiradh : Yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf  yang bersifat memaksa dengan berdasarkan dalil yang qath’i. Misalnya tuntutan untuk melaksanakan shalat dan membayar zakat.
Ø  Ijab : Yaitu tuntutan Allah yang bersifat memaksa kepada mukallaf untuk melaksanakan suatu perbuatan, tapi melalui dalil yang besifat dzanni (relatif benar). Misalnya membayar zakat fitrah,  membaca al-fatihah dalam shalat, dan ibadah qurban.
Ø  Nadb : Maksudnya sama dengan nadb jumhur ulama’ ushul fiqih / mutakallimin.
Ø  Ibahah : Sama dengan jumhur ulama Mutakallimin.
Ø  Karahah tanzihiyyah : Yaitu tuntutan kepada mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara memaksa, tapi didasarkan pada dalil yang zhanni. Dalam hal ini hukumnya haram sama seperti yang dikemukakan oleh jumhur ulama’ Ushul fiqih / mutakallimin.
Ø  Tahrim : Yaitu tuntukan kepada mukallaf untu meninggalkan suatu pekerjaan secara memaksa dan didasarkan pada dalil yang qath’I. Misalnya larangan membunuh orang (QS. Al-isra’ : 23).[6]
Dari sumber yang lain hukum taklif tetap ada lima seperti yang diatas namun berbeda dalam penyebutan meskipun dalam substansinya sama yaitu :
a. Wajib. Yaitu suatu perbuatan apabila perbuatan itu dikerjakan oleh seseorang maka akan mendapat pahala, dan apabila perbuatan itu ditinggalkan akan mendapat siksa.
b. Mandub atau sunnat. Yaitu perbuatan yang apabilan perbuatan itu dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya mendapat pahala dan apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya tidak mendapat siksa.
c. Haram. Yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala, dan apabila perbuatan itu dikerjakan mendapat siksa.
d. Makruh. Yaitu perbuatan yang apabila perbuatan itu ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya tidak mendapat siksa.
e. Mubah. Yaitu suatu perbuatan yang bila dikerjakan, orang yang mengerjakan tidak mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak mendapat siksa.[7]

2.      Hukum Wadh’i
Hukum wadh’I adalah firman Allah SWT yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Didalam ilmu hukum disebut ilmu pertimbangan hukum.
-          Contoh firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab yang lain :
اقيم الصلاة لدلو ك ا لشمس.......
“Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir” (QS. Al-Isra’ : 78)
-          Sebagai syarat :
وابتلوااليتا مى حتى اذبلغواالنكاح.......
“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin (dewasa). (QS. An-nisa : 6
-          Contoh Khiitob  Allah yang menjadikan sesuatu sebagai penghalang :
ليس للقاتل ميراث
“Pembunuh tidak mendapat waris.”
             Dari pengertian hukum wadh’I  tersebut diatas maka jelaslah macam-macam hukum wadh’I, yaitu sebab, syarat, mani’(penghalang).[8]
1. Sebab
         Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang dijadikan syar’I sebagai tanda adanya hukum.
         Dengan demikian, terlihatnya hukum wadh’I (dalam hal ini adalah sebab) dengan hukum taklif,  sekalipun keberadaan hukum wadh’I itu tidak menyentuh esensi hukum taklifi. Hukum wadh’I hanya sebagai petunjuk untuk pelaksanaan hukum taklifi. Akan tetapi para ulama’ ushul fiqih mengemukakan bahwa sebab itu harus muncul dari nash, bukan buatan manusia.
اقم الصلا ة لد لو ك الشمس
“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir..”(QS. Al- isra’ : 78)
Contoh ayat tersebut menunjukkan waktu yang dijadikan oleh syari’ sebagi sebab untuk mewajibkan mendirikan shalat.
2. Syarat
Yaitu sesuatu yang berada diluar hukum syara’ tetapi keberadaan syara’ bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukumpun tidak ada, tetapi, adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara’.
3. Mani’
Yaitu sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Misalnya, hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan menyebabakan timbulnya hukum kewarisan. Keterkaitan antara sebab, syarat, dan mani’ sangat erat. Penghalang itu ada bersamaan dengan sebab dan terpenuhinya syarat-syarat.
4. Shihah
Yaitu suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara’ yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada mani’. Misalnya mengerjakan shalat dhuhur setelah tergelincirnya matahari (sebab) dan telah berwudhu’(syarat), dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya (tidak ada haid, nifas dan sebagainya).
5. Bathil
Yaitu terlepasnya hukum syara’ dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya memperjual belikan miras. Akad ini dipandang batal, karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan syara’.
6. Azimah dan Rukhshah
Azimah adalah hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Imam Al-baidowi mengatakan bahwa azimah itu adalah hukum yang ditetapkan tidak berbeda dengan dalil yang ditetapkan karena ada uzur. Misalnya jumlah rakaat shalat dhuhur adalah empat rakaat. Namun apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang-oran tertentu boleh mengerjakan shalat dhuhur dua rakaat seperti musyafir, maka hukum ini yang disebut rukhshah.
3.      Perbedaan Hukum Taklif  Dengan Hukum Wadh’i
1.      Dalam hukum taklif terkandun tuntutan untuk melaksanakan atau meninggalkan, atau memilih berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wadh’I hal ini tidak ada, melainkan mengandung keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu diantara  keduanya bisa dijadikan sebab, penghalang, atau syarat.
2.      Hukum taklif merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan, ditinggalkan, atau melakukan pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan huku  al-wadh’I dimaksudkan agar dapat dimasukkan hukum taklif.
3.      Hukum aklif harus sesuai dengan hukum mukallaf  sedangkan hkum al-wadh’I hal itu tidak menjadi persoalan.
4.      Taklif ditujukan kepada mukallaf sedangkan wadh’I kepada manusia mana saja.
B.     Mahkum Bih Dan Mahkum Fih ( Objek Dan Peristiwa Hukum)
1.      Pengertian
      Istilah mahkum fih karena didalam perbuatan atau peristiwa itulah ada hukum, baik hukum wajib maupun hukum yang haram. Sebagian ulama’ lainnya menggunakan istilah mahkum bih, karena perbuatan mukallaf itu bisa disifati dengan hukum, baik yan bersifat yang diperintahkan maupun yang dilarang.
Menurut Prof. Abdul Wahab Khalaf  perbuatan mukallaf yang terkait dengan hukum syar’i.[9]
      Menurut ulama’ ushul fiqih, yang dimaksud dengan  mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syar’I, dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhshah, sah, serta batal. Contoh bahwa mahkum fih objeknya adalah perbuatan mukallaf  :
واقيموا الصلو ة.......
“dirikanlah shalat …”(QS. Al-baqarah : 43)
Ayat ini berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, yakni tuntutan untuk mengerjakan shalat, atau berkaitan dengan kewajiban mendirikan shalat. Sedangkan untuk ayat yang menjelaskan tentang larangan pada QS. Al-an’am : 151, dan ayat yang menerangkan tentang syarat  pada QS. Al- maidah 5-6.
2.      Syarat- Syarat Mahkum Bih
      Para ulama ushul mengemukakn beberapa syarat sahnya suatu taklif (pembenaan hukum), yaitu :
a.       Mukallaf mengetahui perbuatan yang dilakukan.
b.      Mukallaf  harus mengetahui sumber taklif.
c.       Perbuatan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditingalkan berkaitan dengan hal ini, erdapat beberapa syarat, anatara lain :
ü  Pertama, tidaklah sah suatu tuntutan dinyatakan mustahil untuk dikerjakan dan ditinggalkan berdasarkan kesepakatan jumhur ulama’, baik berdasarkan zatnya maupun kemustahilan itu dilihat dari luar zatnya.
ü  Kedua, para ulama’ ushul fiqih menyatakan tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatn yang di-taklif-kan untuk dan atas nama orang lain.
ü  Ketiga, tidak sah satu tuntutan yang berhubungan dengan perkara yang berhubungan dengan fitrah manusia, seperti gembira, marah, takut dan sebagainya karena hal itu berada berada di luar kendali manusia.
ü  Tercapainya syarat taklif tersebut, seperti syarat iman dalam masalah ibadah dan bersuci untuk shalat.
Dari syarat ketiga, yakni perbuatan taklif itu dapat dikerjakan, muncul persoalan masyaqqah. Apakah boleh diterapkan taklif/pembebanan terhadap amalan yang mengandung masyaqqah?
Dalam hal ini ulama membagi masyaqqah kepada dua macam:
a. Masyaqqah Mu’tadah (MM)
b. Masyaqqah Ghair Mu’tadah MGM)
3.      Pembagian Masyaqqah (Kesulitan)
a.       Masyaqqah mu’tadah adalah ttidak menimbulkan keringanan. Contohnya Puasa menjadi lapar, Haji menguras tenaga masyaqah mu’tadah yaitu, kesulitan yang bisa diatasi tanpa membawa kemudratan. Ini merupakan masyaqqah yang biasa terjadi dan sering dialami manusia. Seperti berpuasa menjadi lapar, haji menguras tenaga. Masyaqqqah seperti ini tidak dihilangkan oleh syara’. Artinya, seorang mukallaf tetap dituntut mengerjakannya.
b.      Masyaqqah Ghairu Mu’tadah adalah menimbulkan keringanan. Contohnya Tidak ada makanan ditengah hutan, Puasa dan Sholat bagi seorang Musaffir. Masyaqqah Ghairu Mu’tadah yaitu kesulitan yang biasanya tidak mampu diatasi manusia, karena bisa mengancam jiwa, mengacaukan kehidupan, misalnya puasa bagi orang musafir, wanita hamil dan menyusui, suasana ketiadaan makanan di tengah hutan. Di sinilah Islam mengajarkan rukhshah (keringanan).[10]
C.    Mahkum Alaih (Subjek Hukum)
1.      Pengertian Mahkum Alaih 
Ulama’ ushul fiqih telah sepakat  bahwa mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah ta’ala, yang disebut mukallaf. Dari segi bahasa mukallaf  diartikan sebagai orang yang dibebani hukum, sedangkan didalam istilah ushul fiqih mukallaf disebut juga mahkum alaih. Ia akan mendapat imbalan atau pahala bila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya.
2.      Taklif 
Dasar taklif : dalam Islam, orang yang terkena taklif adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Tak heran kalau sebagian ulama ushul fiqih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman.
Syarat-syarat taklif :  Ulama’ ushul fiqih telah sepakat bahwa seorang mukallaf bisa dikenai taklif apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu : 1) Mampu memahami khitab syar’I (dalam al-qur’a dan hadits) baik langsung atau tidak langsung. 2) Seorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul fiqih disebut dengan ahliyah.
3.      Ahliyah
Ahliyah secara harfiah (etimologi), ahliyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Misalnya orang yang memiliki kemampuan dalam suatu bidang maka ia dianggap ahli menangani bidang tersebut. Menurut terminology  ahli ushul fiqih sepakat adalah suatu sifat yang dimiliki seorang yang dijadikan ukuran leh syar’I untuk seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’. (Al-Bukhari :II : 1357)
Ahliah terbagi menjadi dua bentuk yaitu :
a.       Ahliyah ada’ : yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seorang yang dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik bersifat positif maupun negatif. Menurut kesepakatan ushul fiqih yang menjadi ukurannya adalah aqil, baligh, dan cerdas.
b.      Ahliyah al-wajib : yaitu sikap kecakapan seorang unutk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak menerima hibbah. Namun demikian ia belum mampu dibebani kewajiban-kewajiban syara’, seperti shalat puasa dan haji, dan lain-lain. Maka jika ia menegrjakan amalan-amalan tersebut statusnya sebagai pendidikan bukan kewajiban.
      Halanagan ahliyah sebagaimana telah dijelaskan diatas penentu mamapu atau tidaknya seorang dalam bertindak hukum dilihat dari segi akalnya. Meskipun para ulama sepakat bahwa akal seorang bisa berubah berdasarkan hukum biologis. Disebabkan karena halangan yang datangnya dari Allah dan halangan yang disebabkan dari manusianya.


                                   

BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
1.      Hukum adalah kalam Allah yang menyangkut perbuatan  baik yang bersifat imperatif, fakultatif, atau menempatkan sesuatu sebagai syarat sebab dan penghalang. Dari defenisi hukum tersebut maka ulama’ ushul membagi dua bagian hukum,yaitu hukum taklifi, dan hukum wadh’i. Hukum taklifi adalah hukum  yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat atau meninggalkannya. Sedangkan hukum wadh’I adalah firman allah yang menuntut sesuatu untuk menjadi sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain.
2.      Hukum wadh’I diperuntukkan kepada mukallaf yaitu orang yang aqil dan baligh, sedangkan yang belum berakal secara sempurna baik itu karena belum tamyiz atau karena gila maka tidak termasuk kategori mukallaf.  Dikatakan mukllaf juga jika telah baligh yaitu batasan umur bagi laki-laki atau perempuan.
3.      Menurut ulama’ ushul mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan mukallaf yang telah terkait dengan perintah syar’I ( Allah dan Rasulnya) baik yang bersifat tuntutam mengerjakan, tuntutan meninggalkan, memilih suatau pekerjaan baik yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhsah serta batal.
4.      Mahkum alaih adalah seorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah yang disebut dengan mukallaf. Khitab adalah dalil-dalil al-qur’an atau al-hadist utnuk memerintahkan atau melarang dan memberi pilihan. 







DAFTAR PUSTAKA
Ø  Syafe’I, Rachmat, Imu Ushul Fiqih, Bandung : Pustaka Setia, 2010
Rachmat syafe’I, Op cit. Hal. 295
Ø  Wahab  Khalaf, Abdul, Ilmu Ushul Fiqih, Semarang : Dina tama Semarang, 1994.
Ø  httpimages.lukmanlatif.multiply.multiplycontent.comattachment0SfFvkwoKCCoAAH92dWI1USHUL%20FIQH%20BAGIAN%20III.pdfkey=lukmanlatifjournal5&nmid=234838031 diakses pada : 8/12/2011



[1] Rachmat Syafe’I, Imu Ushul Fiqih (Bandung : Pustaka Setia, 2010) hlm. 295
[2] Rachmat syafe’I, Op cit. Hal. 295
[4] Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih (Semarang : Dina tama Semarang, 1994) hlm. 153
[5] Abdul Wahab Khalaf. Op Cit. Hal. 164
[6] Rachmat Syafe’i. Op Cit. Hlm. 301-302
[8] Rachmat Syafe’i. Op Cit. Hlm 313-315
[9] Abdul Wahab Khalaf. Op Cit. Hlm. 187
[10]httpimages.lukmanlatif.multiply.multiplycontent.comattachment0SfFvkwoKCCoAAH92dWI1USHUL%20FIQH%20BAGIAN%20III.pdfkey=lukmanlatifjournal5&nmid=234838031 diakses pada : 8/12/2011

Reaksi: